Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Kategori: ePurchasing

FAQ mengenai ePurchasing

Pada ePurchasing v.4, data satker menggunakan data satker yang terdapat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Harap perbaharui data satker di SiRUP apabila memang belum pernah melakukan input data satkernya.
Pada ePurchasing v.4, data RUP menggunakan data RUP yang terdapat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (sirup). Harap perbaharui data RUP di sirup apabila memang belum pernah menginput data RUP, dan pastikan metode pemilihan adalah ePurchasing. ePurchasing hanya menarik data RUP yang sudah tayang/diumumkan di sirup.lkpp.go.id.
Bila sudah login, PP/PPK dapat melakukan pembelian dengan cara klik tombol Beli yang ada pada masing-masing produk barang/jasa di eCatalogue. Pada bagian atas akan tampil Keranjang Pembelian, selanjutnya PP/PPK klik Keranjang Pembelian tersebut untuk mulai membuat paket.
Pastikan Metode Pemilihan pada RUP adalah ePurchasing dan sudah diumumkan di sirup.lkpp.go.id. Apabila Metode Pemilihan sudah benar (ePurchasing) dan sudah diumumkan di SiRUP tetapi RUP tersebut masih belum dapat dicari sewaktu sedang membuat paket ePurchasing, harap hubungi Helpdesk.
Pembatalan paket dapat dilakukan oleh Pemesan (pengguna yang membuat paket) dengan cara klik icon lingkaran di sebelah nomor & nama paket. Alasan pembatalan wajib diisi oleh pengguna.
Pastikan form sudah terisi semua dan dalam form tersebut tidak ada karakter kutip satu ( ' ) atau kutip dua ( " ) dalam form yang diisi.
PPK harus mengakses ePurchasing minimal 1 kali walaupun tidak melakukan proses persetujuan paket, tujuannya supaya data PPK tersebut tercatat dalam sistem ePurchasing.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) wajib melakukan ePurchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat di dalam eKatalog. Kewajiban tersebut dikecualikan dalam hal sebagai berikut:
  1. Barang/Jasa belum tercantum dalam eKatalog;
  2. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum dalam eKatalog tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
  3. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda;
  4. Penyedia tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;
  5. Penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
  6. Penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan barang/jasa;
  7. Penyedia dikenakan sanksi karena pelanggaran terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog (pemutusan Kontrak Katalog, penurunan pencatuman Penyedia dari eKatalog selama 1 tahun, penghentian sementara dalam sistem transaksi ePurchasing paling lama 6 bulan);
  8. Harga barang/jasa yang tercantum dalam komoditas onlineshop di eKatalog dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme ePurchasing.
(Perka LKPP No. 6 Tahun 2016)
Apabila BUMN/BUMD/BLU/BLUD berminat untuk melakukan  pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing, harap konsultasi terlebih dahulu ke Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mengenai aturan yang digunakan untuk BUMN/BUMD/BLU/BLUD menggunakan ePurchasing.
Sebelum melakukan  pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing dengan menggunakan anggaran selainAPBN/APBD, harap konsultasi terlebih dahulu ke Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mengenai aturan yang digunakan untuk anggaran  selain APBN/APBD di ePurchasing.