Pada ePurchasing v.4, data satker menggunakan data satker yang terdapat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Harap perbaharui data satker di SiRUP apabila memang belum pernah melakukan input data satkernya.

Selengkapnya

Batasan Nilai Pengadaan ePurchasing untuk Pejabat Pengadaan adalah paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk PPK adalah paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pengadaan ePurchasing lebih dari Rp. 100 Milyar, wajib mendapat persetujuan ...

Selengkapnya

Bila sudah login, PP/PPK dapat melakukan pembelian dengan cara klik tombol Beli yang ada pada masing-masing produk barang/jasa di eCatalogue. Pada bagian atas akan tampil Keranjang Pembelian, selanjutnya PP/PPK klik Keranjang Pembelian tersebut untuk mulai membuat paket.

Selengkapnya

Pastikan Metode Pemilihan pada RUP adalah ePurchasing dan sudah diumumkan di sirup.lkpp.go.id. Apabila Metode Pemilihan sudah benar (ePurchasing) dan sudah diumumkan di SiRUP, selanjutnya mohon menunggu maksimal 1x24 jam untuk pencarian RUP tersebut. Tetapi apabila dalam waktu lebih dari 24 ...

Selengkapnya

Pembatalan paket dapat dilakukan oleh Pemesan (pengguna yang membuat paket) dengan cara klik icon lingkaran di sebelah nomor & nama paket. Alasan pembatalan wajib diisi oleh pengguna.

Selengkapnya

Klik menu Daftar, lalu silahkan mengisi formulir yang disediakan

Selengkapnya

Klik menu Login, lalu silahkan mengisi formulir yang disediakan

Selengkapnya

Klik menu Daftar, lalu silahkan mengisi formulir yang disediakan

Selengkapnya

Klik menu Login, lalu silahkan mengisi formulir yang disediakan

Selengkapnya

Klik menu Daftar, lalu silahkan mengisi formulir yang disediakan

Selengkapnya

Klik menu Login, lalu silahkan mengisi formulir yang disediakan

Selengkapnya

Pastikan form sudah terisi semua dan dalam form tersebut tidak ada karakter kutip satu ( ' ) atau kutip dua ( " ) dalam form yang diisi.

Selengkapnya

Penarikan dari RUP dari SiRUP ke ePurchasing dilakukan maksimal 1x24 jam.

Selengkapnya

Pastikan PPK yang dicari tersebut sudah pernah akses ePurchasing minimal 1 kali walaupun tidak melakukan proses apapun supaya data PPK tercatat di dalam sistem ePurchasing.

Selengkapnya

PPK harus mengakses ePurchasing minimal 1 kali walaupun tidak melakukan proses persetujuan paket, tujuannya supaya data PPK tersebut tercatat dalam sistem ePurchasing.

Selengkapnya

Pelaksanaan ePurchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Mentri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah.

Selengkapnya

Apabila BUMN/BUMD/BLU/BLUD berminat untuk melakukan  pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing, Silakan mengajukan permohonan via surat yang ditujukan kepada Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dengan melampirkan berkas berupa: ' 1. Dasar Hukum penggunaan ePurchasing (Peraturan Direksi mengenai SOP/Ketentuan PBJ di ...

Selengkapnya

Sebelum melakukan  pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing dengan menggunakan anggaran selainAPBN/APBD, harap konsultasi terlebih dahulu ke Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mengenai aturan yang digunakan untuk anggaran  selain APBN/APBD di ePurchasing.

Selengkapnya

Berikut kemungkinan dari permasalahan yang dialami: 1. Koneksi terputus, silakan refresh browser dan input form kembali; 2. Hindari penggunaan tanda kutip 1 (') atau kutip 2 (") pada Form Paket; 3. Hindari pengisian kalimat yang terlalu panjang dalam Form Paket; 4. Tidak melebihi 100 ...

Selengkapnya

Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan melalui ePurchasing

Selengkapnya

Pembatalan paket dalam aplikasi ePurchasing dapat dilakukan oleh Pemesan (pengguna yang membuat paket) dengan cara klik icon lingkaran di sebelah nomor & nama paket. Alasan pembatalan wajib diisi oleh pengguna

Selengkapnya