Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Tag : ePurchasing

PPK harus mengakses ePurchasing minimal 1 kali walaupun tidak melakukan proses persetujuan paket, tujuannya supaya data PPK tersebut tercatat dalam sistem ePurchasing. Selengkapnya
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) wajib melakukan ePurchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat di dalam eKatalog. Kewajiban tersebut dikecualikan dalam hal sebagai berikut: Barang/Jasa belum tercantum dalam eKatalog; Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum dalam eKatalog tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh ... Selengkapnya
Apabila BUMN/BUMD/BLU/BLUD berminat untuk melakukan  pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing, harap konsultasi terlebih dahulu ke Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mengenai aturan yang digunakan untuk BUMN/BUMD/BLU/BLUD menggunakan ePurchasing. Selengkapnya
Sebelum melakukan  pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing dengan menggunakan anggaran selainAPBN/APBD, harap konsultasi terlebih dahulu ke Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mengenai aturan yang digunakan untuk anggaran  selain APBN/APBD di ePurchasing. Selengkapnya