Forum

Total Post :

Posted 08 September 2017 10:28:41 am


Kajian revisi UU No 15 Th. 2003 mengenai Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) mesti memberi pernyataan yang lebih kuat dalam soal pemberian kompensasi serta pertolongan medis atau psikososial.

Direktur Eksekutif Instansi Studi serta Advokasi Orang-orang (Elsam) Wahyu Wagiman, mengingatkan, dalam kajian RUU Antiterorisme harus juga memberi perlindungan pada saksi atau korban kejahatan teror.

" Berkaitan revisi UU No 15 th. 2003 mengenai terorisme, terdapat banyak catatan yang butuh diperbaiki dengan. Pertama terkait dengan kompensasi serta ke-2 berkaitan pertolongan medis serta psikososial. Ada revisi UU teroris, mesti menguatkan kedudukan korban tindak pidana terorisme, " kata Wahyu Wagiman, Kamis (7/9) di Jakarta.

Menurut Wahyu, sampai sekarang ini masih tetap terdapat beberapa korban tindakan teror yang masih tetap melakukan penyembuhan medis. Sebagian dari korban itu sekalipun tidak memperoleh pertolongan dari negara.

Pemberian kompensasi, aksesnya dapat ditata dengan lebih detil dari mulai penyidikan, siapapun yang telah jadi korban. Saat telah masuk ke kejaksaan, telah masuk berapakah kerugiannya. Itu semuanya pastinya jadi tanggung jawab jaksa, hakim serta kepolisian yang mengatasi satu tindak pidana terorisme.

Berkaitan pertolongan medis serta psikososial harus juga ditata berkaitan bagaimana peranan negara dalam memfasilitasinya. Apakah umpamanya negara dapat mempersiapkan skema asuransi spesial agar mempermudah korban terhubung service kesehatan.

" Dari dua problem ini, adalah problem yang perlu didorong. Mesti ada skema yang prosedurnya tidak berbelit-belit. LPSK dapat jadi instansi yang menjembatani problem itu, " ucapnya.

Ketua Instansi Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengaku, ganti rugi dari negara, atau yang lebih di kenal dengan kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme butuh diperjuangkan dengan lebih serius oleh pemerintah.

Hal semacam ini karna hingga sekarang ini belumlah ada kompensasi tv online indonesia yang berhasil diberi pada korban terorisme. Walau sebenarnya, ketentuan berkaitan kompensasi untuk korban terorisme telah ada mulai sejak 15 th. kemarin.

LPSK sendiri sesuai sama amanatnya, selalu berusaha memfasilitasi permintaan kompensasi untuk korban tindak terorisme sesuai sama amanat yang didapatkan UU Perlindungan Saksi serta Korban.

Akan tetapi, usaha LPSK nyaris senantiasa terbentur dengan pemahaman penegak hukum dan ketentuan pendukung yang lain. Umpamanya pada masalah terorisme bom Thamrin th. lantas, permintaan kompensasi yang difasilitasi LPSK tidak dimasukkan tim jaksa penuntut umum ke tuntutan hingga menyebabkan permintaan kompensasi tidak dipenuhi hakim.

" Walau sebenarnya kompensasi begitu berguna untuk beberapa korban, terlebih untuk pemulihan kerugian ekonomi serta trauma medispsikologis yang memerlukan cost banyak, " kata Semendawai.

Berkaitan ketentuan, walau kompensasi telah dijelaskan dalam Perppu 1/2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tetapi ketentuan turunannya seperti Ketentuan Pemerintah (PP) berkaitan proses kompensasi untuk korban terorisme belum juga cukup kuat.

Keadaan itu menyusahkan untuk korban teroris. Bukan sekedar masalah proses, bahkan juga di step tuntutan juga kompensasi sering mentah. Bahkan juga untuk putusan yang mengatakan ada kompensasi untuk korban, seperti putusan tindakan terorisme bom Marriot, tetaplah saja proses eksekusi kompensasi tidak dapat dikerjakan karna tak ada ketentuan yang menerangkan tata langkah pengerjaannya.

Akan tetapi, LPSK sendiri lihat telah mulai ada perubahan paradigma pada penegak hukum berkaitan kompensasi untuk korban terorisme. Yaitu diawali dari ada surat dari Jaksa Agung 16 Januari 2017 lantas pada Kepala Kejaksaan di semua Indonesia kalau dalam perkara kompensasi karena terorisme dapat dimasukkan kedalam tuntutan. Ada surat ini dapat jadi pendorong terwujudnya kompensasi untuk korban terorisme.

" Dapat dibuktikan pada tuntutan terdakwa terorisme bom Samarinda di PN Jaktim, JPU memasukkan tuntutan kompensasi sebesar Rp 1, 4 miliar untuk tujuh orang korban. Ini adalah langkah positif dalam memperjuangkan kompensasi untuk korban terorisme, " tutur Semendawai.

Ada surat Jaksa Agung itu juga jadi basic untuk Densus 88 Mabes Polri, yang mengatasi masalah bom Samarinda, untuk bekerja sama juga dengan LPSK dalam penghitungan besaran nilai kompensasi untuk beberapa korban. LPSK, sesuai sama wewenangnya, mensupport usaha itu dengan lakukan penghitungan sesuai sama kerugian serta keperluan korban.

Perhatian pada korban sesungguhnya sudah tertuang dalam beragam perundang-undangan. Paling tidak, masalah itu ada dalam Undang-Undang 15 Th. 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Nomor 31 Th. 2014 mengenai Perlindungan Saksi serta Korban.

Dalam UU Nomor 15 ditata masalah hak korban untuk peroleh kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Tetapi, pada prakteknya, hal tersebut belum juga terealisasi. Penyusunan masalah hak korban terorisme dalam UU 31 Th. 2014 tambah lebih terang. Dalam UU itu, saksi atau korban terorisme jadi satu diantara prioritas yang dilindungi oleh LPSK


Showing : 1 Records