Forum

Total Post :

Posted 12 September 2017 19:10:25 pm


Masalah kekerasan pada anak, baik fisik ataupun psikis, banyak berlangsung di Indonesia. Data Kementerian Sosial (2013) mengatakan, prevalensi kekerasan anak pada umur 13-17 th. yakni kekerasan fisik pada anak lakilaki 1 dari 4 anak serta 1 dari 7 pada anak wanita ; kekerasan psikologis anak lelaki 1 dari 8 anak serta anak wanita 1 : 9 ; kekerasan seksual untuk anak lelaki sejumlah 1 : 12 serta 1 : 19 untuk anak wanita.

Kondisi ini tunjukkan kalau anak lelaki mempunyai kerentanan yang semakin besar untuk jadi korban kekerasan dibanding anak wanita. Anak tidak juga cuma jadi korban, juga jadi aktor kekerasan, walau sebenarnya anak aktor juga yaitu anak korban. Keadaan ini pasti jadi keprihatinan kita semuanya serta butuh usaha integratif dalam merampungkannya.

Oleh karena itu, butuh satu system perlindungan anak supaya mereka dapat mensupport tumbuh kembang anak dengan baik. Waktu mereka dapat melalui hari-hari dengan keceriaan, jadi keinginan masa depan bangsa juga akan makin cerah. Pertanyaannya, bagaimana wujudkan system perlindungan anak itu?

Memperkuat Regulasi serta Kelembagaan
Satu diantara peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu lakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI dengan masif lakukan advokasi membuat system perlindungan anak yang terdiri atas segi etika serta regulasi, susunan serta kelembagaan, dan program serta biaya. Akan tetapi, banyak yang butuh diperbaiki untuk membuat system perlindungan anak.

Dengan etika hukum, Indonesia sudah mempunyai etika hukum yang ideal jadi bentuk doa sholat dhuha perlindungan pada anak. Undang-Undang No 1/1974 serta Undang-Undang No 4/1979 mengenai Kesejahteraan Anak tunjukkan prinsip pemenuhan hak anak oleh pemerintah Indonesia sebelumnya masa 1980-an.

Ratifikasi Convention on the Rights of Children (CRC) lewat Ketentuan Presiden Nomor 36/1990 yaitu bentuk prinsip Indonesia di kancah internasional. Kemudian, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak No 23/2002 yang lalu alami perubahan jadi UU Perlindungan Anak No 35/2014 serta Undang-Undang No 17/2016. Ada Undang- Undang System Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11/2012 jadi momentum perlindungan spesial untuk anak bertemu dengan hukum (ABH).

Belum juga Undang- Undang No 23/2004 Mengenai Penghilangan Kekerasan Dalam Tempat tinggal Tangga (PKDRT) serta Undang-Undang No 21/2007 mengenai Penghilangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Diluar itu, pada UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 juga sudah memberikan hak anak, yakni ”Setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang dan memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.

Pekerjaan tempat tinggal yang tersisa yaitu bagaimana implementasi ketentuan ini dengan baik untuk perlindungan anak dan memberi edukasi untuk beberapa pelaksana perlindungan anak. Diliat dari susunan serta instansi, nomenklatur kelembagaan perlindungan anak keluar pada 2009 di Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak.

Tetapi, beragam kementerian serta instansi ikut serta segera dalam pemenuhan hak anak, salah satunya Kementerian Koordinator Bagian Pembangunan Manusia serta Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum serta HAM, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat, dan kementerian beda yang ikut serta otomatis pada pemenuhan hak anak.

Irisan serta sama-sama terkait antar-kelembagaan yang ikut serta dalam gosip perlindungan anak ini membutuhkan koordinasi yang baik hingga semuanya pemangku kebutuhan berperan dengan baik. Diluar itu, sumber daya pelaksana juga butuh mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang ideal. Diperlukan SDM yang mumpuni di beberapa bagian yang bertemu segera dengan anak, umpamanya guru, aparat penegak hukum yang berperspektif anak, pekerja sosial, tenaga konseling, serta advokasi perlindungan anak.

Perbaikan SDM dengan kuantitatif serta kualitatif masih tetap begitu dibutuhkan. Di banyak daerah umpamanya, masih tetap belum juga mempunyai pekerja sosial serta tenaga psikolog. Jikalau ada, SDM-SDM itu mesti selalu diasah pemahaman serta ketrampilannya, dan kekuatan berjejaringnya, terkecuali ditambah jumlahnya. Hal semacam ini mengingat gosip perlindungan anak memerlukan kerja sama lintas bidang.

Peranan Pemda
Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai peranan yang begitu perlu pada perlindungan anak seperti dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak. UU No 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah serta PP No 18/2016 mengenai Piranti Daerah memperkuat kalau masalah perlindungan anak jadi masalah harus daerah. Sekarang ini telah mulai bermunculan dinas tehnis untuk perlindungan anak, namun beberapa besar masih tetap mencari bentuk dari mulanya yang berbentuk tubuh.

Kebijakan perlindungan anak di pusat belum juga semua bisa diserap dengan baik oleh Pemda. Walau sebenarnya, Pemda yaitu ujung tombak perlindungan anak di daerah serta short cut perlakuan pertama masalah perlindungan anak berada di desa serta kecamatan. Belum juga kurangnya kesadaran Pemda untuk membangun instansi pengawas dalam hal semacam ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), buat kondisi perlindungan anak masih tetap belum juga lengkap.

Biaya serta program perlindungan anak di daerah sekarang ini masih tetap jauh dari kata ucapan tahun baru mencukupi. Dari pengawasan kebijakan biaya di 9 propinsi pada 2015, KPAI temukan kalau biaya non-pemenuhan keperluan basic untuk perlindungan anak cuma 1-2% dari keseluruhnya APBD. Jumlah biaya yang terbatas itu dipakai untuk pemenuhan non-kebutuhan basic, seperti program mencegah, perlakuan, dan pengawasan pasti masih tetap begitu kurang.

Terlebih usaha mencegah mesti diusahakan lebih masif. Biaya serta program yang ideal dan pas tujuan serta pas manfaat begitu diperlukan untuk mendukung kesuksesan perlindungan anak. Perubahan dari tubuh jadi dinas Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak di beberapa daerah diinginkan jadi angin fresh supaya program serta pembiayaan perlindungan anak semakin lebih baik dengan tetaplah lakukan monitoring serta pelajari.

Selanjutnya, perlindungan anak memerlukan kerja dengan. Perlindungan anak bukanlah sebatas retorika menjaga serta membesarkan buah hati. Tetapi, semuanya laris kebangsaan mempersiapkan generasi kuat, kukuh, serta tanggung jawab untuk masa depan cerah. Mudah-mudahan system perlindungan anak ini bisa selekasnya diwujudkan pada tiap-tiap tingkatan pemerintahan.


Showing : 1 Records