Forum

Total Post :

Posted 12 June 2018 23:31:50 pm


Belum rampungnya Rencana Undang-Undang (RUU) mengenai miras atau minuman beralkohol membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar segera merampugkan RUU Miras. Hal tersebut penting untuk disegerakan sebab banyak korban meninggal karena Miras, terutama Miras oplosan.
 
Bahkan Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi juga mengaku dirinnya prihatin terkait maraknya korban jiwa yang meregang nyawa karena menenggak Miras oplosan. Ia juga menyebut jika selama ini banyak korban meninggal karena Miras oplosan Ilegal. Ia juga berharap nantinya RUU Miras harus ketat mengatur itu semua
 
Sedangkan dilain pihak tim Pansus RUU Miras asal Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menerangkan jika mangkraknya RUU Miras tersebut, diakibat oleh pemerintah sendiri yang tidak kooperatif.  Ia juga menilai jika semestinya pemerintah harus kooperatif bersama DPR agar RUU Miras dapat seera slesai pada masa persidangan DPR.
 
Kemudian Fikri juga menambahkan, Miras oplosan yang beredar di tengah masyarakat tidak memiliki standar yang jelas. Padahal menurut ketentuan, seharusnya Miras dibagi menjadi tiga kelompok yaiitu:
 
Golongan A alkohol yang memiliki kadar  5 %, golongan B alkohol yang memiliki kadar 5  hingga 20 %, serta golongan C alkohol yang meimiliki kadar 20 hingga 55 %. Fiqri juga meminta pemerintah punya komitmen terkait RUU Miras. Sebab RUU Miras mangkrak semenjak tahun 2016.
 
Pada kesempatan yang sama tim Pansus RUU Miras Kuswiyanto menyebutkan, alasan mangkraknya RUU Miras tersebut lanataran pihak pemerintah tidak pernah datang jiuka diundang. Hal tersebutlah yang menghambat RUU Miras belum juga menjadi UU.
 
Kuswiyanto juga menambahkan, sampai sekarang ini belum juga  ada perkembangan kearah yang baik atau signifikan terkait RUU Miras tersebut. Situasi ini tentunya akan merugikan semua pihak, baik masyarakat umum juga termasuk Industri minuman keras. Cek imei Iphone
 
Atau Untuk mengatasi itu semua perlu ada kesamaan persepsi antara pihak DPR dengan pihak pemerintah atau kementrian terkait. Dengan demikian RUU Miras akan segera rampung. Dan semua pihak tidak akan dirugikan. Intinya harus ada solusi jalur tengah yang lebih bermanfaat.


Showing : 1 Records