Forum

Total Post : 200

Posted 16 October 2017 14:17:33 pm


 Salah satu peraturan yang menurut Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 54 Th. 2010 serta perubahannya ditindaklajuti lebih jauh lewat Ketentuan Kepala (Perka) LKPP yaitu peraturan berkaitan penetapan daftar hitam. Sangsi daftar hitam adalah sangsi yang didapatkan pada penyedia barang/jasa yang tidak mematuhi ketetapan dalam bagian pengadaan barang/jasa bersifat larangan untuk ikuti pengadaan barang/jasa sepanjang 2 th..

Sampai 31 Agustus 2014, peraturan yang berlaku yaitu Perka LKPP Nomor 7 Th. 2011 perihal Arahan Tehnis Operasional Daftar Hitam. Namun, mulai sejak 1 September 2014, LKPP telah keluarkan peraturan pengganti yakni Perka LKPP Nomor 18 Th. 2014 perihal Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa peraturan yang beralih lewat Perka ini yaitu :

Tindakan yang bisa dipakai sangsi daftar hitam :
Ketetapan ketidakhadiran dalam pembuktian kwalifikasi bisa dipakai sangsi daftar hitam dihapuskan. tawarkan, terima, atau menjanjikan untuk berikan atau terima harga emas 24 karat hari ini hadiah atau imbalan bersifat apa sajakah atau bertindak yang lain untuk memengaruhi siapa saja yang di ketahui atau pantas bisa disangka berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa saat ini dipakai sangsi daftar hitam.

Tidak melakukan perbaikan atau ganti barang yang cacat kualitas dalam periode waktu yang ditetapkan dapat juga dipakai sangsi daftar hitam.
Menegaskan kalau tidak menindaklanjuti hasil audit BPK yang menyebabkan munculnya kerugian keuangan negara, bisa dipakai sangsi daftar hitam. Ketetapan berkaitan saksi daftar hitam untuk penerbit jaminan dihapuskan Baik kantor pusat ataupun kantor cabang, kalau terserang sangsi blacklist, jadi juga akan berlaku untuk kantor pusat ataupun cabang yang beda. Hal ini tidak berlaku untuk induk serta anak perusahaan.

Pada step pengusulan sangsi daftar hitam, PPK/Pokja ULP/Petinggi Pengadaan harus jalankan klarifikasi yang di hadiri oleh penyedia. Output dari klarifikasi itu yaitu Berita Acara Kontrol. PPK/Pokja ULP/Petinggi Pengadaan harus mengirikan harga emas antam tembusan saran penetapan sangsi daftar hitam pada penyedia, hingga penyedia memiliki hak untuk mengusulkan keberatan sebelumnya timbulnya penetapan sangsi daftar hitam oleh PA/KPA.

PA/KPA tidak bisa segera memutuskan sangsi daftar hitam, namun harus memohon referensi dari APIP lebih dahulu. APIP harus jalankan kontrol, apakah penyedia memanglah jalankan pelanggaran yang sebabkan patut dipakai sangsi daftar hitam. Periode waktu sangsi daftar hitam yang di keluarkan oleh BUMN/BUMD, instansi donor, pemerintah negara beda, serta/atau Komisi Pengawas Persaingan perebutan Usaha (KPPU) ikuti periode waktu yang diputuskan. Jadi tidak mesti 2 th., dapat kurang serta dapat pula lebih. Daftar hitam yang telah mengeluarkan cuma bisa dibatalkan lewat ketetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaplah.


Showing : 1 Records