Forum

Total Post :

Posted 20 October 2017 08:24:11 am


System e-procurement di Indonesia lebih di kenal dengan arti LPSE atau Service Pengadaan Dengan Elektronik (LKPP, 2016). Menurut LPSE Nasional, Service Pengadaan Dengan Elektronik (terutama di dalam institusi pemerintahan Indonesia) adalah unit kerja yang dibuat di semua Kementerian/Instansi/Unit Kerja Piranti Daerah/lnstitusi Yang lain (K/L/D/I) untuk mengadakan system service pengadaan barang atau jasa dengan elektronik dan memfasilitasi ULP (Unit Service Pengadaan) dalam melakukan pengadaan barang atau jasa dengan elektronik. Pengadaan barang serta jasa dengan elektronik terkecuali juga akan tingkatkan transparansi serta akuntabilitas, tingkatkan akses pasar serta persaingan perebutan usaha yang sehat, dan melakukan perbaikan tingkat efisiensi sistem pengadaan, pasti otomatis akan mensupport sistem monitoring serta audit serta penuhi keperluan akses info yang real-time manfaat wujudkan clean and good government dalam pengadaan barang serta jasa pemerintahan.

Aplikasi E-Procurement jadi system pengadaan barang serta jasa mempunyai prinsip, seperti dijelaskan dalam Ketentuan Presiden Nomor 54 Th. 2010, prinsip-prinsip itu yaitu : (1) Efektif, bermakna pengadaan barang/jasa mesti diupayakan dengan memakai dana serta daya yang minimal untuk menjangkau kwalitas serta tujuan kurun waktu yang diputuskan atau memakai dana yang sudah diputuskan untuk menjangkau hasil serta tujuan dengan kwalitas yang maximum ; (2) Efisien, bermakna pengadaan barang/jasa mesti sesuai sama keperluan serta tujuan yang sudah diputuskan dan memberi faedah yang sebesarbesarnya ; (3) Transparan, bermakna semuanya ketetapan serta info tentang pengadaan barang/jasa berbentuk terang serta bisa di ketahui dengan luas oleh penyedia barang/jasa yang tertarik dan oleh orang-orang biasanya ; (4) Terbuka, bermakna pengadaan barang/jasa bisa dibarengi nama bayi islami oleh semuanya penyedia barang/jasa yang penuhi kriteria/persyaratan spesifik berdasar pada ketetapan serta prosedur yang pasti ; (5) Berkompetisi, bermakna pengadaan barang/jasa mesti dikerjakan lewat persaingan perebutan yang sehat di antara sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa yang sama dengan serta penuhi kriteria, hingga bisa didapat barang/jasa yang di tawarkan dengan kompetitif serta tak ada intervensi yang mengganggu terwujudnya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa ; (6) Adil/tidak diskriminatif, bermakna memberi perlakuan yang sama untuk semuanya calon penyedia barang/jasa serta tidak menghadap untuk anggota keuntungan pada pihak spesifik, dengan tetaplah memerhatikan kebutuhan nasional ; (7) Akuntable, bermakna mesti sesuai sama ketentuan serta ketetapan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa hingga bisa dipertanggungjawabkan.

Pada th. tahun 2010 ada 48 (empat puluh delapan) departemen atau lembaga pemerintah di Indonesia baik di pusat ataupun di daerah yang telah mengaplikasikan system e-procurement (LKPP, 2016). Aplikasi e-procurement diinginkan dapat membawa faedah untuk beberapa pemakainya seperti ada standarisasi sistem pengadaan, terwujudnya transparansi serta efisiensi pengadaan yang tambah baik, terdapatnya info harga unit spesial di kelompok internal dan mensupport pertanggung-jawaban sistem pengadaan.

Keuntungan pemakaian E-Procurement dengan makro yakni ; terjadinya efisiensi dalam pemakaian Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN), pengadaan barang serta jasa dengan memakai E-Procurement bisa dikerjakan dalam periode waktu yang lebih cepat di banding lewat cara yang dikerjakan lewat cara konvensional, serta persaingan perebutan yang sehat antar aktor usaha hingga mensupport iklim investasi yang kondusif dengan nasional (Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati, 2007).

Pada sekarang ini, institusi pemerintahan dari beragam bidang serta sisi daerah berlomba untuk jadi yang paling baik dalam tawarkan service untuk orang-orangnya, terutama service dengan lebih transparan serta terbuka. Jadi contoh, pada th. 2012 telah diselenggarakan pemberian penghargaan untuk penyelenggara Service Pengadaan Dengan Elektronik (LPSE) /E-Procurement paling baik sepanjang setahun paling akhir. Satu diantara kabupaten paling baik yang memenangi penghargaan itu yaitu LPSE dari Kabupaten Bekasi (LKPP, 2016). Meskipun LPSE Kabupaten Bekasi sendiri baru jalan di th. 2012, namun LPSE Kabupaten Bekasi telah bisa menyabet dua penghargaan, semasing di tempat ke-2 serta ke-3. Tempat ke-2 dicapai LPSE Kabupaten Bekasi dalam kelompok Organization Transformation (LPSE yang memfasilitasi lelang paling banyak dengan akselerasi teratas), dan tempat ke-3 dalam kelompok User Dukungan Performance (LPSE yang paling banyak memfasilitasi lelang tetapi eskalasi ticket ke LKPP paling sedikit).

Service yang ada dalam System Pengadaan Dengan Elektronik di pemerintahan Kabupaten Bekasi satu diantaranya seperti e-tendering, yang ketetapan tehnis operasionalnya ditata dengan Ketentuan Kepala LKPP Nomor 1 Th. 2011 mengenai tata langkah E-Tendering. Diluar itu LKPP juga sediakan sarana Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang disebut system info elektronik yang berisi daftar, type, spesifikasi tehnis serta harga barang spesifik dari beragam penyedia barang atau jasa pemerintah, sistem audit dengan on-line atau yang di kenal dengan arti e-Audit, serta tata langkah pembelian barang atau jasa lewat katalog elektronik atau e-Purchasing (LKPP, 2016).

Dengan terdapatnya system e-procurement ini, jadi kemampuan institusi pemerintahan yang ada diinginkan juga akan bertambah, karna pembelian di buat dengan pilih item-item yang ada di dalam system hingga bisa kurangi kecenderungan kekeliruan. Semuanya tender penentuan barang serta jasa pemerintah dikerjakan dengan on-line lewat internet hingga sistem jadi efisien serta efektif dan transparan. Hal itu yang telah di uraikan otomatis juga akan memengaruhi kemampuan sistem operasional yang ada dalam instansi itu. Kemampuan yang baik, terutama dalam bagian pengadaan juga akan mensupport sistem berjalannya transparansi serta persaingan perebutan yang sehat antar penyedia barang serta jasa juga untuk aparatur pemerintah, hingga kurangi intensitas pertemuan segera pada penyedia barang serta jasa dengan panitia pengadaan dalam mensupport pemerintahan yang bersih serta bebas dari KKN. Serta keyakinan yang diperlukan akan memengaruhi sistem aplikasi aplikasi e-procurement dalam memberi efek pada keikutsertaan e-marketplace didalamnya.

Faedah ada E-Procurement tidak cuma untuk lembaga ataupun pengembang system tersebut tetapi juga untuk beberapa penyedia barang serta jasa dan orang-orang umum yang akan ketahui sistem pengadaan barang serta jasa pada pemerintah yang bisa dibuka dengan terbuka. Dengan E-Procurement, lembaga penyelenggara pengadaan memperoleh harga penawaran yang semakin banyak serta sistem administrasi lebih simpel, sedang untuk beberapa penyedia barang serta jasa bisa memperluas kesempatan usaha, membuat persaingan perebutan usaha yang sehat, buka peluang aktor usaha dengan terbuka untuk siapa saja serta kurangi cost administrasi (Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati, 2007). Pada umumnya faedah yang didapat dari sistem pengadaan barang serta jasa baik lewat cara konvensional serta e-Procurement bisa diliat pada Tabel 1. Ketidaksamaan System Pengadaan Barang serta Jasa.

Tabel 1. Ketidaksamaan System Pengadaan Barang serta Jasa
Konvensional e-Procurement
Pemasukan serta pengambilan dokumen dikerjakan dengan tatap muka Pemasukan serta pengambilan dokumen bisa dikerjakan lewat internet
Pengumuman cuma dikerjakan dimedia cetak Pengumuman dikerjakan diinternet lewat website yang ada
Daerah cakupan pemberitahuan terbatas Daerah cakupan pemberitahuan begitu luas
Terbukanya peluang untuk berkolusi pada panitia pengadaan serta penyedia jasa Kesempatan untuk berkolusi pada panitia serta penyedia jasa dapat diminimalisir
Kurang transparan Lebih transparan

Sumber : (LKPP, 2016)

Dengan merujuk pada Tabel 1. Ketidaksamaan System Pengadaan Barang serta Jasa, jadi bisa di ketahui sebagian faedah lebih dari e-procurement ini. Faedah itu yaitu service lebih cepat, karena peserta lelang tidak membutuhkan saat untuk membuat perjalanan ke tempat pengadaan barang serta jasa dikerjakan serta tidaklah perlu lakukan birokrasi yang kadang-kadang menggunakan saat yg tidak sedikit ; transparansi, akuntabel, efisien serta efektif karna bisa dibuka siapapun ; serta dengan terdapatnya e-procurement ini jadi satu usaha di dalam menyiapkan beberapa penyedia jasa nasional agar bisa hadapi tantangan serta berkompetisi diperkembangan global ini.

Dari aplikasi e-procurement sudah didapat sebagian faedah seperti yang diterangkan oleh (Teo, Lin, & Lai, 2009) membagi keuntungan dari e-procurement jadi dua yakni keuntungan segera (tingkatkan akurasi data, tingkatkan efisiensi dalam operasi, sistem aplikasi yang lebih cepat, kurangi cost administrasi serta kurangi cost operasi) serta keuntungan tidak segera (e-procurement buat pengadaan lebih kompetitif, tingkatkan customer services, serta tingkatkan hubungan dengan partner kerja). Diluar itu riset yang dikerjakan oleh (Panayiotou, Gayialis, & Tatsiopoulos, 2004) juga memberikan yakni e-procurement bisa kurangi suplai biaya (rata-rata sebesar 1 persen), kurangi Biaya per tender (rata-rata 20% biaya per tender) ; e-procurement sangat mungkin konsolidasi sumber hingga dengan terdapatnya jaringan elektronik antar-organisasi dipercaya bisa tingkatkan koordinasi pada perusahaan dengan kurangi cost dalam mencari barang serta jasa yang sesuai sama.

Di Indonesia sudah diaplikasikan e-Procurement jadi system pengadaan barang serta jasa mulai sejak th. 2002. Di mana pengembangan E-Procurement dikerjakan lewat bebrapa bagian seperti berikut : (1) Copy To Internet yakni aktivitas penayangan semua sistem serta hasil nama anak perempuan pengadaan barang/jasa, disiarkan lewat internet (system lelang) oleh panitia pengadaan ; (2) Semi E-Procurement yakni aktivitas pengadaan barang/jasa yang beberapa akhirnya dikerjakan lewat media elektronik (internet) dengan interaktif pada pemakai jasa serta penyedia jasa serta beberapa sekali lagi dikerjakan dengan manual (konvensional) ; (3) Full E-Procurement yakni sistem penentuan penyedia barang/jasa yang dikerjakan lewat cara memasukkan dokumen (file) penawaran lewat system E-Procurement, sedang keterangan dokumen seleksi/lelang (Aanwizjing) masih tetap dikerjakan dengan tatap muka pada pemakai jasa dengan penyedia jasa. Dengan lebih lengkap untuk sistem bagian proses e-procurement di Indonesia ini bisa diliat pada Tabel 2. Bagian Proses e-Procurement di Indonesia.

Tabel 2. Bagian Proses e-Procurement di Indonesia
Th. Pelaksanaan e-Procurement
2002 Uji cobalah 1 paket
2003 Uji cobalah 60 paket
2004 Pusat + DKI Jakarta
2005 Seluruh di Pulau jawa
2006 Pulau Jawa + 7 Propinsi yang lain (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawasi Selatan, Gorontalo serta Bali)
2007 Pulau Jawa + 15 Propinsi yang lain (Sumut, Sumbar, Sumsel, Kalimantan timur, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut, NTB)

Uji Cobalah Semi E-Procurement Plus : Pusat
2008 Pulau Jawa + 26 Propinsi yang lain (Sumut, Sumbar, Sumsel, Kalimantan timur, Sulsel,

Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut, NTB, Kepri, Babel, Kalimantan barat, Kalimantan tengah, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku, Malut, Papua, Irjabar)

Pusat & DKI Jakarta Semi E-Procurement plus.
2009 Pusat serta Pulau Jawa : semi E-Procurement plus.

Propinsi diluar Pulau Jawa : Semi E-Procurement
2010 Pusat serta Pulau Jawa + 4 Propinsi (Riau, Kalsel, Gorontalo serta Bali) : semi E-Procurement plus.

Diluar provinsi itu melakukan : Semi E-Procurement
2011 Full E-Procurement diaplikasikan di 24 provinsi, yakni : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, serta Nusa Tenggara Barat

Semi E-Procurement diaplikasikan di 9 provinsi yakni : Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua serta Papua Barat

Sumber : (LKPP, 2016)

Perusahaan-perusahaan bertaraf besar dengan biaya TI yang besar lebih mungkin saja agar bisa membuat system e-procurement yang sesuai sama dari e-marketplace. Pengadaan yaitu aktivitas cost tinggi dengan dokumen-dokumen yang tidaklah perlu, cost bahan, serta kekeliruan, umumnya cost per transaksi memakai e-procurement menyusut sebesar 65% dari transaksi pengadaan (Chang & Wong, 2010). Memanglah, maksud e-procurement untuk tidak turunkan harga penyuplai atau cost margin namun untuk menjangkau penghematan dalam pengadaan serta administrasi. E-procurement juga memberi lead time savings (untuk open tender rata-rata 6, 8 bln. – 4, 1 bln. serta untuk tender terbatas rata-rata 11, 8 bulan-7, 7 bln.), penambahan sistem (pemesanan yang sederhana, kurangi pekerjaan kertas, kurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi sistem serta dokumentasi).

Berdasar pada data dari Instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jadi efek dari e-Procurement ini bisa tampak kalau sudah berlangsung efisiensi berbentuk finansial, hal semacam ini tampak dari laporan profil pengunaan e-Procurement pada th. 2014, seperti tampak pada Gambar 2. Realisasi e-Procurement di th. 2014. Akan tetapi, aplikasi sistem e-procurement ini masih tetap mempunyai tantangan di dalam sistem pengerjaannya.

Sumber : (LKPP, 2016)

Mengenai masalah yang dihadapi yaitu minimnya support finansial, di mana sebagian lembaga serta penyedia jasa tambah nyaman dengan system terlebih dulu, kurang support dari tingkat atas manajemen, belum juga meratanya keterampilan serta pengetahuan mengenai e-procurement, dan jaminan system keamanan atas e-procurement tersebut (Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati, 2007). Penyebabnya kendala system e-Procurement bisa ditelaah selanjutnya serta diliat dari bagian ketentuan perundangan, sumber daya manusia serta piranti keras serta infrastruktur jaringan (LKPP, 2016).

Diliat dari bagian ketentuan perundangan, jadi terang belum juga ada ketentuan yang lebih detil mengenai penyusunan sinyal tangan digital, besaran file dokumen yang diupload, standard file dokumen elektronik yang belumlah ada. Sedang dari bagian sumber daya manusia, baik internal serta eksternal yang masih tetap belum juga mengerti proses pengadaan barang serta jasa dengan elektronik. Serta paling akhir tentang piranti keras serta infrastruktur jaringan internet yang masih tetap belum juga mensupport proses karna kecepatan yang masih tetap terbatas.


Showing : 1 Records