Forum

Total Post :

Posted 13 November 2017 14:01:28 pm


Mendasarkan Bagian Pengaturan RPJMD seperti ketetapan Permendagri Nomor 54 Th. 2010, yakni Persiapan Pengaturan RPJMD, Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD, Kajian serta Penetapan Perda RPJMD. Bagian yang perlu dilewati sesudah aktivitas Persiapan Pengaturan RPJMD (Backgroud Studi RPJMD) s/d menyiapkan Rancangan Awal RPJMD, yakni proses komunitas Konsultasi Umum. Penyelenggaraan Konsultasi Umum ini adalah amanat Pasal 60 Permendagri Nomor 54 Th. 2010 kalau Rancangan Awal RPJMD yang disusun seperti disebut dalam Pasal 59, dikoordinasikan oleh BAPPEDA pada Kepala SKPD serta ditanyakan dengan umum untuk peroleh penyempurnaan. Setelah itu hasil input dari konsultasi umum adalah penyempurnaan draft rancangan awal RPJMD yang juga akan digunakan jadi bahan Kepala Daerah dalam memajukan kebijakan umum serta program pembangunan periode menengah daerah serta tanda-tanda gagasan program prioritas yang dibarengi keperluan pendanaan, yang diserahkan pada DPRD untuk dibicarakan serta peroleh perjanjian.

Setelah itu manfaat memberi arah kebijakan serta program pembangunan periode menengah daerah untuk semua komponen daerah dalam wujudkan harapan orang-orang Kabupaten Kendal sesuai sama visi, misi serta program pembangunan, jadi arahan serta Sambutan Bupati streaming kompas tv Kendal dalam komunitas Konsultasi Umum yang di sampaikan oleh Ir. Bambang Dwiyono, MT (Sekretaris Daerah), pada hari Jum’at, tanggal 1 April 2016 pada pukul 08. 00 Wib. berada di Aula, lantai II BAPPEDA Kabupaten Kendal, diantaranya :
1. Terdapat banyak masalah yang masih tetap butuh memperoleh prioritas yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta sosial.
2. Terbitnya UU Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menimbulkan problem yang cukup kompleks, yakni kewenangan daerah berdasar pada lampiran beralih serta belum juga keluar PP atau permendagri yang mengaturnya ;
3. Perubahan kewenangan tentunya juga akan punya pengaruh pada SOTK serta hingga sekarang ini belumlah ada ketentuan yang mengaturnya serta perubahan kewenangan ini memengaruhi pengaturan program serta aktivitas yang juga akan disusun dan system keuangan daerah ;
4. Ada 6 SPM (Pendidikan, Kesehatan PU serta Pengaturan Ruangan, Perumahan serta Penyehatan Lingkungan, Sosial, Perlindungan serta Keamanan) pada service basic belum juga dibarengi oleh ketentuan menteri yang berkaitan ;
5. Terbitnya UU Nomor 6 Th. 2014 mengenai Desa cukup memengaruhi pengaturan rencana pembangunan di daerah.

Selain itu, ada beberapa hal beda yang punya pengaruh dalam streaming net tv Pembangunan Kendal 2016-2021, yang butuh memperoleh perhatian dalam RPJMD, diantaranya :
a. Proses UU ASN
b. Perubahan globalisasi (MEA)
c. Kebijakan Nasional dalam RPJMD (implementasi Nawacita)
d. Kebijakan Propinsi Jateng dalam RPJMD Perubahan

Akhiri sambutan, saya mohon perhatian saudara pada persoalan di Kabupaten Kendal yang butuh perlakuan dengan bersama diantaranya :
1. Masih tetap tingginya angka kemiskinan, sebasar 12, 68 persen, lebih tinggi dibanding dengan kabupaten di sekelilingnya (Rekangung, Batang serta Kabupaten Semarang).
2. Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada th. 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bertambah jadi 6, 42 persen dari keseluruhan angkatan kerja.
3. Ketidakadilan jender, ketimpangan yang berlangsung dapat diliat dari ada selisih pada nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta Indek Pembangunan Gender (IPG). Nilai IPM 2014 sebesar 72, 03, sedang IPG cuma 66, 56.
4. Keadaan infrastruktur yang kurang baik. Persentase jalan kabupaten dalam keadaan baik streaming inews tv masih tetap relatif rendah 37 persen. Infrastruk beda seperti irigasi dalam keadaan rusak berat juga cukup besar, irigasi sekunder menjangkau 70% serta irigasi tersier sebesar 40%
5. Minimnya.kurang tersedianya kemampuan fiskal dalam membiayai pembangunan daerah. Hal semacam ini diikuti dengan realisasi pendapatan daerah th. 2014 cuma 1. 546. 102 juta rupiah, APBD 2015 sebesar 1. 663. 306, 81 juta rupiah, serta APBD 2016 sebesar 1. 546. 955, 76 juta rupiah, diproyeksikan pada th. 2021 cuma sebesar 2. 568. 931, 33 juta rupiah. Sekitaran 60% berbelanja dipakai untuk berbelanja tidak segera, serta 40% dipakai untuk berbelanja segera (program serta aktivitas).


Showing : 1 Records