Forum

Total Post :

Posted 13 November 2017 17:33:11 pm


 Tidak bisa disangkal defisit biaya yang saat ini menempa Kabupaten Nunukan, di pastikan beresiko pada beberapa aktivitas daerah. Bahkan juga, manfaat penuhi keperluan daerah pilihan meminimalkan biaya dikerjakan pemerintah.

Untuk di ketahui, sekarang ini Nunukan alami defisit sampai Rp 117 miliar. Angka itu telah termasuk juga pengurangan sebagian item berbelanja daerah yang keluar dari Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD-P) 2017 yang telah diputuskan.

Sekian waktu lalu, di ruangan lantai satu Kantor Bupati Nunukan beberapa Organisasi Piranti Daerah (OPD) Nunukan dihimpun manfaat mengulas masalah defisit itu. Sebagian ketentuan di ambil dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Proses APBD-P 2017 serta APBD 2018. Rapat yang di pimpin segera Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid serta Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Tommy Harun serta dibarengi semua kepala OPD di Nunukan.

Dalam kajian itu, terdapat banyak langkah kebijakan yang di ambil pemerintah dalm menangani keadaan itu, salah satunya hentikan semua aktivitas yang menyebabkan beban biaya sampai penetapan APBD 2018, terkecuali service umum yg tidak bisa dipending pengerjaannya. Seperti tv online kesehatan, pendidikan, kebersihan, Damkar, bencana serta pengaturan product hukum daerah.

Setelah itu, aktivitas yang bersumber dari Dana Alokasi Spesial (DAK), Dana Desa, ADD serta BKP tetaplah dikerjakan. Point ke-3, lakukan penghematan cost operasional kantor seperti, listrik, air, pemeliharaan kendaraan serta peralatan kantor. “Kemudian pada point ke-4, semuanya OPD disuruh hentikan aktivitas pengadaan barang serta jasa yang sifatnya masih tetap bisa dipending, ” tutur bupati.

Setelah itu, alokasi perjalanan dinas rapat koordinasi (rakor) luar daerah OPD dialokasikan pada sekretariat daerah serta pemakaiannya atas kesepakatan bupati. Lalu point setelah itu, pimpinan OPD untuk selekasnya memberikan laporan aktivitas yang sudah dikerjakan dengan memajukan bukti dokumen pengadaan serta hasil pekerjaan pada Sekkab Nunukan serta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DKAD) Nunukan untuk diverifikasi.

Paling akhir, untuk sesaat BPD cuma juga akan menerbitkan SPD untuk kepentingan upah serta tunjangan pegawai serta honorarium nonPNS, dan berbelanja yang bersumber dari DAK, Dana Desa, ADD serta BKP.

Pemkab Nunukan juga sudah lakukan beragam usaha dalam merasionalisasi serta efesiensi biaya dengan maksimum. Tetapi kebijakan rasionalisasi itu tidak kurangi alokasi aktivitas yang menyentuh service umum.

Bupati juga memohon orang-orang tidaklah perlu cemas serta pesimis dalam hadapi kondisi susah seperti sekarang ini. Laura juga mengajak pada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensupport langkah–langkah efisiensi serta rasionalisasi yang telah akan ditetapkan Pemkab Nunukan.

“Saya memohon pada ASN untuk turut menerangkan keadaan yang saat ini tengah dihadapi Nunukan. Serta pihaknya mengharapkan, Nunukan bisa selekasnya keluar dari keadaan itu, ” pungkas Laura.


Showing : 1 Records