Forum

Total Post :

Posted 16 April 2017 13:57:06 pm


Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sudah lakukan studi spesial mengenai Batam serta menyimpulkan tak bisa ada dualisme kewenangan, seperti yang berlangsung sekarang ini. Bila menginginkan diperkembang serius, Batam mesti dikelola oleh otoritas tunggal.

Ketua ORI, Laode Ida lihat kehadiran Tubuh Pengusahaan (BP) Batam ini anomali. Di sebagian negara yang berpedoman system otonomi daerah, jadi otoritas paling tinggi ada di pemerintah daerah. Tak seperti Batam, yang di dalamnya ada BP Batam serta mempunyai kewenangan sama kuat dengan Pemko Batam.

“Konsep seperti yang diaplikasikan di Batam tak efisien, dimana ada dua otoritas, yaitu Pemko Batam serta BP Batam. Bila ingin ya kasih ke Pemko Batam atau BP Batam sekalian. Janganlah seperti saat ini, tidak terang bagaimana arah pengelolaan Batam ini, ” katanya di gedung ORI di Jakarta, Rabu (12/4).

Keadaan itu pasti kurang untungkan untuk Batam. Hasil kajian serta pemantauan ekonom Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Kampus Indonesia (UI) mengatakan kalau keadaan Batam makin terbenam dari saat ke saat serta menyimpulkan ada kekeliruan dalam pengelolaan Batam. Mereka mereferensikan ada pergantian progresif untuk pengelolaan Batam, dari mulai kebijakan, managemen, hingga susunan kelembagaan.

Menurut Laode, kehadiran BP Batam semestinya mendorong percepatan investasi di Batam. Yang berlangsung saat ini, BP Batam malah menyebabkan permasalahan. Instansi ini seakan-akan miliki kemampuan super bodi serta berkesan tidak ingin tunduk pada Dewan Lokasi Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam.

Hal semacam ini bikin service umum serta investasi terganggu, hingga orang-orang menanggung derita serta tak tercapainya penciptaan kesejahtaraan rakyat. Pemerintah pusat didorong untuk memformulasi lagi kelembagaan di Batam.

“Yang saat ini condong menghambat kesejahteraan rakyat yaitu BP Batam. Ini mesti dicarikan jalan keluarnya. Saat otonomi daerah ada, jadi otonomi daerah sebagai penguasa di daerah itu, ” tuturnya.

Laode mengakui kaget waktu mendengar carut marutnya beberapa service umum di BP Batam, seperti tingginya kenaikan tarif duit harus tahunan (UWT) serta layanan kepelabuhanan. Parahnya, tingginya kenaikan tarif itu dikerjakan tanpa ada memperhitungkan pendapat umum sebagai penerima service umum.

Dari laporan yang masuk ke ORI, keadaan Batam tak bergerak sekalipun, lantaran service umum yang kacau. Ia bakal memanggil BP Batam, DK PBPB Batam, serta Komisi VI untuk selekasnya melakukan perbaikan keadaan Batam itu.

“Harusnya keadaan ini dapat jadi perhatian perwakilan ORI di Batam, ” katanya.

Kurun waktu dekat, lanjut Laode, ORI bakal bikin kajian systemik berkaitan Batam yang di buat berdasar pada kenyataan-fakta yang ada, untuk lalu merumuskan akar permasalahan sesungguhnya. Diluar itu, ORI akan lakukan beberapa langkah spesial serta bikin referensi sebagai jalan keluar permasalahan di Batam.

“Ini telah kronis. Jadi kita tidak dapat cuma buat kajian, mesti ada dobrakan, ” tegasnya.

Ketua Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Ma’ruf Maulana menyampaikan, memanglah ada anomali mengenai kehadiran BP Batam. Dahulu Otorita Batam yaitu regulator murni yang didapatkan kewenangan oleh negara untuk mengatur, namun doa nisfu sya'ban tak lakukan usaha. Bila lakukan usaha, Otorita Batam (OB) mesti lewat Hubungan kerja Operasi (KSO), sesaat pelaksanannya tetaplah entrepreneur.

Tetapi sesudah OB bertransformasi jadi BP Batam, instansi ini mempunyai peran ganda yang tidak sama-sama sinkron. BP Batam bertindak sebagai regulator, sekalian entrepreneur. Kedudukannya diperkuat lagi sesudah BP Batam diputuskan jadi Tubuh Service Umum (BLU).

“Sejak OB beralih jadi BP Batam, berlangsung dispute tata negara ini, ” kata dia.

Ma’ruf memenjelaskan, OB yaitu perpanjangan tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan OB sebagai regulator body diperkuat lewat Tap MPR. Karenanya, semuanya perizinan yang ada di pusat dilimpahkan pada OB, hingga sistem perizinan di Batam jadi lebih cepat.

Tetapi sesudah jadi BP Batam, manfaat regulator body digabungadukkan dengan operator. Hingga keputusan-keputusan yang di ambil condong sewenang-wenang serta untungkan posisinya sebagai operator.

Terkecuali kebijakannya yang condong tak pro-investasi, BP Batam sekarang ini telah seperti instansi superbody. Pasalnya, instansi ini condong tidak menghiraukan arahan DK PBPB Batam, sebut saja seperti arahan dalam surat Nomor 348/M. EKON/12/2016. Sekurang-kurangnya ada tiga poin arahan DK PBPB Batam dalam surat itu, diantaranya menambah tarif sewa tempat optimal 150 %, mendiskusikan tarif pelabuhan pada pemakai layanan pelabuhan, serta berikan peluang pada penerima alokasi tempat yang dikira menelantarkan lahannya.

Tetapi ketiga arahan itu tak ditangani BP Batam. BP Batam malah menambah tarif sewa tempat sampai 400 %. Instansi ini dapat tidak mendiskusikan kembali tarif layanan pelabuhan pada pemakai layanan serta tetaplah menarik delapan persil tempat tidur.

“Mereka berasumsi DK PBPB Batam itu seperti komisaris. Arahannya sekedar hanya anjuran. Bila DK PBPB Batam yang mengangkat mereka saja tak didengar, siapa lagi yang dapat mengawasi BP Batam, ” katanya.

Wali Kota Menunggu

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tidak menginginkan berpolemik berkaitan gagasan pemerintah pusat yang bakal membenahi Batam, termasuk juga wacana pembubaran BP Batam. Ia mengakui telah mengemukakan beragam masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam membenahi Batam pada pemerintah pusat. Saat ini, pihaknya tinggal menanti kebijakan yang bakal di ambil pemerintah pusat untuk Batam.

“Kalau memanglah dikira tambah baik (pengelolaan Batam) diserahkan kesana (BP Batam) ya kesana. Namun bila tambah baik sini, ya disini (Pemko Batam). Kami turut saja, ” katanya.

Walau demikian, menurut Rudi telah ada tanda dari pemerintah pusat berkaitan pengelolaan Batam ke depan. Satu diantaranya menginginkan otonomi daerah memperoleh keleluasaan untuk mengelola lokasi industri Batam seperti di Karawang serta Bekasi.

“Karena itu, gagasannya kelak pemerintah pusat bakal mencari lokasi industri baru diluar Batam. Namun kita tunggulah saja lah, ” tuturnya.

Disamping itu Direktur Humas serta Promosi BP Batam, Purnomo Andi Antono menilainya pernyataan beberapa anggota Komisi VI DPR berkaitan pembubaran BP Batam boleh-boleh saja. Tetapi sebelumnya ada product hukum resmi, pernyataan itu dikira masihlah hanya wacana.

“Dulu Mendagri Ayah Tjahjo Kumolo sempat juga katakan BP Batam bubar 1 Januari 2016. Namun kan faktaya belum hingga saat ini, ” tuturnya.

Menurut Andi, BP Batam siap menjalakan apa pun kebijakan yang nanti di keluarkan pemerintah pusat. Sekarang ini BP Batam selalu berbenah untuk mengakomodir semuanya hasrat orang-orang, tak memihak pada satu diantara grup.

“Sejauh ini investasi masihlah masuk kok, lantaran kita pro semuanya orang-orang, tak memihak pada satu kelompok saja. Namun maksudnya pasti untuk jadikan Batam tambah baik, ” tuturnya.

Berkaitan Duit Harus Tahunan Otorita (UWTO) yang dikira beberapa pihak menghalangi investasi, Andi menilainya pandangan itu salah. Pasalnya, jikalau UWTO dihapus, tak ada jaminan harga tanah di Batam jadi lebih murah. Bahkan juga peluang malah lebih mahal, lihat terbatasnya tempat di Batam sekarang ini.

Begitu juga tentang tarif kepelabuhanan yang dikeluhkan beberapa entrepreneur kapal, sekarang ini masalah itu masihlah dibicarakan berbarengan serta dikoordinir oleh Kemenko Kemaritiman serta Sekretariat Negara. Sekian kali BP Batam juga sudah mengundang entrepreneur kapal untuk memberi input.

“Jadi sekali lagi dasarnya kita sebagai intansi pemerintah, kita taat pada semuanya ketentuan yang ada, ” terangnya.


Showing : 1 Records