Forum

Total Post :

Posted 10 January 2018 08:23:33 am


Bupati Wihaji memberi beberapa stresing berkaitan untuk mengoptimalkan persiapan proses pengadaan barang serta jasa th. 2018. Untuk menghadapi terjadinya project bermasalah umpamanya, Petinggi Pemegang Prinsip (PPKom) disuruh meyakinkan ketersediaan SDM pakar serta perlengkapan oleh penyedia jasa.

Stresing itu diberi Bupati dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 020/2157/2017 tertanggal 28 Desember 2017 mengenai Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang. Kabag Pengadaan Barang serta Jasa (PBJ) Setda Batang, Budiyanto TM SIP MM, menyebutkan, edaran itu di keluarkan dalam rencana persiapan sekalian percepatan sistem pengadaan th. 2018.

“Prinsipnya, Pak Bupati menginginkan supaya sistem pengadaan barang serta jasa selekasnya diawali pengerjaannya dengan sebagian catatan perlu untuk menghadapi potensi permasalahannya, ” ungkap dia, Senin (8/1).

Pertama, sesuai sama Perpres 54 Th. 2010 serta perubahannya mengenai daftar hp terbaru 2018 Pengadaan Barang/Jasa Daerah, Bupati memohon Gagasan Umum Pengadaan (RUP) semua OPD sudah terinput semuanya dalam SiRUP LKPP. Ke-2, spesial pengadaan dengan elektronik (e-Procurement) untuk aktivitas yang bersumber dari DAK, OPD disuruh memerhatikan PMK RI No 112/PMK. 07/2017 mengenai Perubahan atas PMK No 50/PMK. 07/2017 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah serta DD.

Ke-3, untuk menghindar terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, organisasi pengadaan disuruh melindungi kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya memanglah mesti dirahasiakan. Menurut Budiyanto, merujuk Perpres 70/2012, nilai keseluruhan harga perkiraan sendiri (HPS) berbentuk terbuka, namun perincian harga unit dalam perhitungan HPS berbentuk rahasia.

“Untuk itu, untuk OPD yang juga akan memajukan berkas kelengkapan dokumen lelang, Pak Bupati memohon kerahasiaan perincian HPS supaya dijaga. Langkahnya dengan memasukkan dalam amplop atau sampul bersegel, ” ucapnya.

Ke-4, spesial untuk paket pekerjaan bernilai strategis, OPD diinginkan bekerja bersama dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah serta Pembangunan Daerah (TP4D). Ke-5, berkaitan proses kontrak dengan penyedia jasa, Bupati memohon PPKom untuk meyakinkan kesiapan SDM pakar dan perlengkapan minimum seperti dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

“Poin ini perlu untuk menyelamatkan pekerjaan mulai sejak awal. Kalau tenaga pakar atau tenaga tehnis yang diletakkan penuh saat waktu proses pekerjaan itu mesti sesuai sama yang terdaftar dalam dokumen penawaran. Sebab mereka yang mengerti detil item konstruksi yang perlu direalisasikan oleh pekerja di lapangan, ” jelas Budiyanto.

Paling akhir, Bupati juga memohon OPD untuk percepat mengajukan sistem lelang ke ULP dengan keinginan pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan mulai sejak awal th.. “Kalau bebrapa point ini dikerjakan, insya Allah potensi persoalan dalam proses pekerjaan dapat diminimalkan, ” ujarnya.


Showing : 1 Records