Forum

Total Post :

Posted 20 February 2018 17:21:11 pm


bahaya tuh ,,,, jangan lewatkan nanti malam nonton bola online  Chelsea vs Barcelona di Yalla Shoot


Total Post :

Posted 27 January 2018 10:45:19 am


 Walau telah menelan dana beberapa puluh miliar, project rumah sakit type B di Stagen di pastikan tidak dilanjutkan th. ini. Tiga lokal rumah sakit yang belum juga usai itu terancam rusak sebelumnya digunakan.

Pekerjaan rumah sakit dari LPSE Kotabaru ditangani mulai th. 2015 hingga 2017. Dimuka pekerjaan dianggarkan dengan nilai Rp23, 6 miliar, lalu di th. 2016 dilanjutkan dengan nilai Rp53, 7 miliar. Paling akhir di 2017 dilanjutkan dengan kontrak Rp16, 9 miliar oleh PT Mutiara Indah Kekal.

Kepala Dinas Cipta Karya serta Tata Ruangan, Akhmad Rivai pada Radar Banjarmasin, Jumat (13/1) barusan menyebutkan, project sejumlah Rp16, 9 miliar itu cuma usai 49 %. Kontraktor PT Mutiara Indah Kekal kata dia menjumpai sebagian kendala, seperti kurang material serta masalah tehnis yang lain.

Ditambah dengan sistem lelang yang lambat. Kontrak ditandatangan 22 September, selesai 20 Desember 2017 barusan. " Kita pernah lambat lelang memanglah di th. 2017 barusan. "

Walau masih tetap jauh dari kata usai, tapi project itu akan tidak dilanjutkan. Telah tak ada anggarannya. " Kita kan pemangkasan biaya, 2018 ini konsentrasi di jalan. Maka dari itu saran kita untuk rumah sakit belum juga di setujui, " katanya.

Kata Rivai, perkiraan cost merampungkan semuanya bangunan butuh uang sekitaran Rp300 juta. " Itu maka dari itu kami pernah usulkan pembangunan rumah sakit gunakan system th. jamak, agar cepat usai, " tuturnya.

Tapi kata Rivai, ada alternatif biaya yakni Dana Alokasi Spesial (DAK) untuk RSUD Kotabaru lewat Dinas Kesehatan. " Tapi kami tidak paham RSUD serta Dinkes kelak ingin digunakan apa dana itu. Apakah untuk pembangunan rumah sakit yang baru atau untuk yang beda. "

Masih tetap kata Rivai, program pembangunan rumah sakit awalannya didasarkan atas kesadaran kalau RSUD yang saat ini tidak mencukupi untuk service maksimum. Sesaat bila pasien rujuk ke RSUD kabupaten beda jadi mesti menyeberang lewat laut. " Begitu tidak efektif. Maka dari itu kita butuh RSUD type B, " sebut Rivai.

Di konfirmasi, Dirut RSUD Kotabaru, Dr Nanang, membetulkan mereka bisa DAK Rp27 miliar. Tetapi sayang kata dia, dana itu tidak bisa dialokasikan ke pembangunan rumah sakit yang baru. " Pemerintah pusat tidak membolehkan. Karna tuturnya itu dana pengembangan, " tutur Nanang.

Jadi dana itu kata dia telah diusulkan pada Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alidrus untuk lengkapi fasilitas serta prasarana rumah sakit. " Kita ingin selenggarakan alat CT Scan. Bila ini ada jadi angka referensi dapat begitu menyusut dari Kotabaru ke Banjarmasin, " katanya.

Dana Rp26 miliar terkecuali untuk CT Scan juga direncanakan untuk menghadirkan alat-alat yang lain. " Mungkin saja akan ada pekerjaan bangunan sedikit. Tapi kita usulkan nyaris semuanya untuk kelengkapan alat. "

Nanang setuju, bila RSUD yang sekarang ini masih tetap type C, tidak mencukupi untuk lokasi Pulau Laut. Karna bila pasien mesti rujuk jadi membutuhkan jarak tempuh yang jauh ke Banjarmasin. " Bila type B kan semakin banyak sekali lagi service spesialisnya. Jadi warga akan begitu terbantu, " tandasnya.

Dari pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, keadaan RSUD saat ini memanglah kurang efisien untuk melayani warga Kotabaru. Terkecuali arealnya yang tidaklah terlalu besar, juga untuk mendeteksi penyakit dengan khusus warga masih tetap mesti ke Banjarmasin.

Disamping itu di lapangan, pekerjaan rumah sakit di Stagen masih tetap jauh dari kata usai. Untuk rumah sakit type B umumnya ada 20 lokal, di Stagen baru ditangani tiga lokal, serta tidak usai.

Warga di Kotabaru disuruhi responnya rata-rata menyayangkan rumah sakit di Stagen tidak usai, serta tidak dilanjutkan. " Telah berapakah uang habis kesana? Mengapa tidak dilanjutkan. Sayang jadinya bila demikian saja, mending tak perlu sekalipun dari pertama kan, " kata Rapi warga Kotabaru.

Seperti sudah dikabarkan Radar Banjarmasin, th. 2018 Pemkab Kotabaru mengoptimalkan biaya pada Dinas Bina Marga serta Sumber Daya Air. Maksudnya adalah untuk mengoptimalkan perbaikan jalan di kabupaten ini.

Kontraktor Kecewa

Disamping itu, Kontraktor PT MIA, Kirno kecewa dengan sikap Dinas Cipta Karya serta Permukiman yang dia nilai memutus kontrak tanpa ada memperhatikan hak mereka. " Walau sebenarnya tinggal pekerjaan pemasangan alat elektrik saja sekali lagi. Tanggal 27 Desember telah datang alatnya, " keluh Kirno.

Menurutnya, kontraktor harusnya diberi peluang sepanjang 50 hari. Sesuai sama Pasal 93 Perpres Nomor 54 Th. 2010 serta Perubahannya. " Tinggal dikit saja, kan pekerjaan terdiri dua, bangunan serta alat. Kami tinggal menempatkan alat listrik kelistrikan saja, " sesalnya.

Diluar itu dia juga menyebutkan, buruknya service pengambilan hak kontraktor. Dalam project rumah sakit kata Kirno, dia telah ambil dana 28 %. Sesaat sisa dana sekitaran 21 % hingga saat ini tidak dibayar.

" Tanggal 25 Desember kami urus pencairan di BPKAD. Tanggal 28 keluar suratnya. Kami ke Bank, kata orang Bank uangnya habis, " akunya.

Kirno memberikan, saat ini PT MIA tengah lakukan jajak pendapat dengan tim pengacara mereka. " Apakah kelak kami bawa ke jalur hukum. Kami tekuni dahulu, " tandasnya.

Didapati di ruangnya, Kepala Dinas Cipta Karya serta Tata Ruangan, Akhmad Rivai, Selasa (16/1) tempo hari menyebutkan, dana 2017 alami defisit. " Hingga akhir th. dana untuk hasil belum juga di kirim pemerintah pusat. Ini baru sekali ini berlangsung, " katanya.

Dengan tidak masuknya dana untuk hasil dari pemerintah pusat kata Rivai, jadi diakhir th. barusan instansinya kekurangan dana. " Ada enam keseluruhan pekerjaan yang belum juga kita bayar, kita hutang jadinya. "

Mengenai tentang memprotes PT MIA tidak di beri peluang sekali lagi saat sampai 50 hari, kata Rivai itu adalah ketentuan. " Masalah itu dapat di tanya sama Adi Eka, " paparnya.

Sayang, Selasa siang tempo hari Kabid Cipta Karya, Adi Eka, tidak tampak di kantor. Dihubungi nomor teleponnya terdengar aktif tapi tak ada jawaban. Begitu halnya pesan singkat lewat WhatsApp belum juga dia baca.

Terpisah Kepala BPKAD, Abdul Kadir, menyebutkan sampai saat ini dana untuk hasil memanglah belum juga ditransfer pemerintah pusat. " Ada yang telah masuk tapi itu DAU, itu untuk bayar gajih, " tuturnya.

Kata Kadir, problem ini bukan hanya dihadapi Kotabaru tapi juga daerah yang lain. " rcti Kami telah ke Jakarta tapi belumlah ada info terang mengapa terlambat. Benar ini baru ini berlangsung, " keluhnya.


Showing : 2 Records