Berita

Sebarluaskan Nilai Positif e-Procurement


Dibuat pada 24-Feb-2015 oleh Aditya Kurniawan

Berita

 1524x dilihat

Jakarta – Pencapaian e-procurement dapat menjadi oase di tengah berita miring tentang kinerja pemerintah. Untuk itu, sudah sepantasnya instansi pemerintah lebih banyak mendorong penggunaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal  itu disampaikan oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dalam acara Bakohumas yang bertemakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, di kantor LKPP, SME Tower Lt. 9, Rabu (18/02) di Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Freedy H. Tulung; (Plt) Sekretaris Utama LKPP Ikak G Patriastomo.

Ia menyatakan bahwa melalui penggunaan e-procurement, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 10%. Lanjutnya, sejak tahun 2008-2015, transaksi e-procurement telah mencapai Rp 776 triliun dengan nilai penghematan sekitar Rp 62 triliun. Angka penghematan tersebut bisa maksimal apabila seluruh K/L/D/I menerapkan e-procurement sepenuhnya, karena rata-rata pertahun, prosentase K/L/D/I yang melakukan pengadaan secara elektronik hanya sekitar 35% dari APBN/APBD.

“Jika efisiensinya 10%, bayangkan jika seluruh pengadaan yang nilainya Rp 850 triliun dilakukan secara elektronik, tentu penghematannya akan besar,” kata Agus.

Penghematan tersebut tentunya dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik seperti bandara, jembatan, pelabuhan ataupun jalan raya.

Agus juga mengingatkan, kendati masih ada yang bermain curang melalui e-procurement, namun hal itu dapat langsung terdeteksi melalui sistem sehingga mudah untuk ditemukan. “Masih ada yang mengecilkan bandwith, mematikan server, ataupun menawar dari satu ISP. Namun ada juga yang membuat persyaratan tidak masuk akal,” lanjutnya.

Terhadap segala kecurangan, Agus mengatakan terus melakukan perbaikan sistem, agar pelaksanaan e-procurement bebas dari praktek curang. “Saat ini terus kami perbaiki, “ katanya.

Freddy dalam kesempatan yang sama menyampaikan, peran humas harus dimaksimalkan agar berita positif tentang pemerintah dapat disampaikan ke publik secara luas. Ia sepakat jika keberhasilan e-procurement dapat dijadikan salah satu tool dari government public relation. “Informasi yang disampaikan LKPP dapat menjadi input bagi pimpinan K/L/D/I agar melakukan percepatan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement,” terangnya.

Ia menambahkan, yang paling penting adalah efeknya mampu memberikan dampak keekonomian yang signifikan kepada masyarakat karena menyangkut kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ikak, menurutnya K/L/D/I tinggal mengolah data yang sudah disajikan oleh LKPP setiap saat melalui smart report. “Tinggal ambil dan sampaikan ke publik bahwa kita telah melakukan hal yang benar dan baik. LKPP telah membuat sistem yang open, mari kita share bersama-sama,” kata Ikak.  


Dalam acara tersebut juga disampaikan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015. Materi sosialisasi disampaikan oleh Kabag Hukum dan Humas LKPP R Ari Widianto serta Kepala Seksi Bimbingan Teknis LPSE Januar Indra.

Sumber : lkpp.go.id


Sebelumnya        Selanjutnya