Berita

LKPP Akan Gelar Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia (Pra – Rakernas LPSE) Tahun 2017


Dibuat pada 11 Jul 2017 oleh Aditya Kurniawan

Berita

 1,079x dilihat

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (LKPP) Bekerjasama dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), Serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia (Pra – Rakernas LPSE) Tahun 2017 dengan Tema “Mantapkan Peran Integrasi Sistem Pengadaan Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Rangka Modernisasi Pengadaan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” pada Selasa, 25 Juli 2017 Sampai dengan Rabu,26 Juli 2017, di Hotel Tentrem, DI Yogyakarta, Jl. AM Sangaji No. 72 A, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penyelenggaraan Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia (Pra – Rakernas LPSE) Tahun 2017 ini Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel telah dilakukan beberapa upaya untuk melaksanakan program reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Dalam proses pengadaan secara elektronik terdapat lima siklus manajemen yang selalu berkelanjutan dan terhubung satu sama lain, terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pelaksanaan, Monitoring dan  Evaluasi. Kelima proses tersebut diterapkan melalui sistem elektronik yang saling terintegrasi satu sama lain. Integrasi sistem elektronik dilakukan dalam mendukung penerapan modernisasi sistem pengadaan secara elektornik.

Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia (Pra – Rakernas LPSE) Tahun 2017 akan dihadiri kurang lebih 700 Peserta yang terdiri dari seluruh LPSE Provinsi, LPSE Kementerian/ Lembaga, LPSE yang telah memiliki 17 standar, LPSE terpilih yang terdiri dari LPSE pemenang award, LPSE remote/ inovasi/ pilihan, LPSE terpilih lainnya, ULP percontohan dan para pihak pemerhati pengadaan barang/jasa pemerintah (Asian Development Bank, World Bank, UNDP, Millennium Challenge Account Indonesia, Millennium Challenge Corporation, Majelis Wali Amanah MCA Indonesia, Alumni Pelatihan Keahlian PBJ, dan sebagainya). 


Sebelumnya       Selanjutnya