Berita

LPSE Provinsi NTB Selenggarakan Bimtek SIRUP Dan SPSE V.4


Dibuat pada 14 Sep 2017 oleh SOPHIA ADELINE


 556x dilihat

Kegiatan LPSE

Bertempat di Ruang Pelatihan LPSE Gedung Kemitraan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (KOMINFOTIK) Provinsi NTB, Bidang Persandian dan LPSE Dinas KOMINFOTIK menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengenalan Aplikasi SiRUP dan SPSE versi 4 bagi Admin PA/KPA dan Admin SiRUP bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB.

Bimtek yang diikuti oleh 15 SKPD lingkup pemerintah Provinsi NTB ini dibuka oleh Ketua LPSE Provinsi NTB, H. Mahmud, A.KS, M.Si mewakili Kepala Dinas KOMINFOTIK Provinsi NTB. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua LPSE Provinsi NTB menyatakan bahwa bimtek yang diselenggarakan merupakan peluang bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan wawasan mengenai aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik versi terbaru yang digunakan saat ini.

“Tujuan kegiatan ini adalah pertama, memastikan pengadaan barang/jasa secara elektronik di OPD Provinsi NTB berjalan dengan baik dan benar. Kedua, memastikan seluruh pejabat pengadaan, khususnya admin PA/KPA benar-benar menguasai regulasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dan ketiga, dengan mengikuti bintek ini para peserta bisa mempercepat pengadaan barang/jasa secara elektronik, “ tegas Mahmud yang juga menjabat Kepala Bidang Persandian dan LPSE Dinas KOMINFOTIK NTB.

Bimtek yang diselenggarakan selama dua hari (13-14/9/2017) ini diisi para narasumber dengan pemaparan materi-materi SiRUP dan SPSE versi 4. Pada hari pertama, para narasumber dari LPSE dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi NTB, memaparkan SiRUP dari segi kebijakan dilanjutkan dengan diskusi dan berbagi pengalaman dari para admin PA/KPA mengenai kesulitan/hambatan dalam pengisian SiRUP dan SPSE v.4. Pada hari kedua, peserta mengikuti praktek langsung pengisian aplikasi SiRUP dan SPSE versi 4.

Pada sesi diskusi, Sekretaris LPSE Provinsi NTB, Drs. Made Wijaya Kusuma mengingatkan para admin PA/KPA untuk mengumumkan seluruh rencana pengadaan yang tertera di RUP, termasuk kegiatan swakelola. “Sesuai peraturan yang berlaku, seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib diumumkan. Namun kenyataannya, dari 112 admin PA/KPA baru 48 % (52 admin) yang meng-upload RUP kegiatan swakelolanya pada SiRUP” tegasnya. Pria yang menjabat sebagai Kasie LPSE Bidang Persandian dan LPSE Dinas KOMINFOTIK Provinsi NTB ini juga mengingatkan agar seluruh PA/KPA meng-upload seluruh dokumen pengadaan yang telah selesai.

“Begitu tanda tangan kontrak, langsung up-load, agar kita mempunyai sistem dokumentasi yang baik. Jika suatu hari diperlukan, akan mudah dicari karena telah tersimpan di database LKPP, pungkasnya.  
 

Komentar:

04-November-2017, Posted By Admis Lestari

doa sholat dhuha


Sebelumnya       Selanjutnya