Berita

LPSE Kabupaten Bangka Sudah Memiliki 17 Standar Pelayanan


Dibuat pada 25 Jan 2018 oleh Ruslan Ghani


 1,449x dilihat

Teknologi Informasi

Kepala Sisi Admnistrasi Pembangunan Setda Bangka, Henri menerangkan Service Pengadaan Dengan Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Bangka telah mempunyai 17 standard service.

Disibakkannya pertama standard kebijakan service, ke-2 standard organisasi service, ke-3 standard pengelolaan aset service, ke-4, standard pengelolaan kemungkinan service, ke-5, standard pengelolaan masalah problem serta keinginan service.

“Keenam, standard pengelolaan perubahan, ke-7, standari pengelolaan kemampuan service, ke-8, standard pengelolaan Sumber Daya Manusia, ke-9, standard pengelolaan keamanan piranti, ke-10 standard pengelolaan operasional keamanan service, ” terang Henri, Rabu (24/1/18) .

Dilanjutkannya, kesebelas standard pengelolaan keamanan server serta jaringan, keduabelas, standard pengelolaan keberlangsungan service, ketigabelas, standard pengelolaan biaya service.

“Keempatbelas, Standard pengelolaan pendukung service, kelimabelas, standard pengelolaan jalinan usaha service, keenambelas, standard pengelolaan kepatuhan serta ketujuhbelas, standard penilaian internal, ” katanya.

" Nyaris semuanya kita ada, tetapi yang di ambil hari ini nomor duabelas, empat belas serta limabelas, serta memperoleh pernyataan, serta sesaat untuk standard nomor sembilan, sepuluh, sebelas enambelas serta tujuhbelas dikerjakan on site assement, " tuturnya.

Kedepan dengan juga standard yang sudah dimiliki Kabupaten Bangka, Hendri mengharapkan, Standard LPSE 2014 yang terbagi dalam tujuhbelas standard agar bisa sama-sama mensupport yalla shoot satu dengan yang lain, dengan maksud untuk peningkatkan kemampuan, penambahan service serta peningkatkan keamanan info penyelenggaraa SPSE.

" Pertolongan serta hubungan kerja yang kolaborasi juga kita berharap, hingga bisa terwujud serta mensupport aktivitas operasionalLPSE dalam rangkapemenuhan pada tujuhbelas standard sesuai sama standard LPSE 2014, " berharap Henri. / Sumber : bangka.tribunnews.com

Komentar:

11-Juni-2018, Posted By Lusi

Setiap tahun pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa guna memenuhi kebutuhan internal untuk mensupport keberlangsungan organisasi. Baik kebutuhan rutin berupa alat tulis kantor, maupun kebutuhan fisik berupa infrastruktur, barang dan jasa serta logistik lainnya. Data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ada sekitar 1,2 juta paket pekerajaan setiap tahunnya. Paket-paket pekerjaan tersebut tersebar di berbagai kementrian/lembaga/pemerintah daerah/institusi baik pusat dan daerah. Tidak terkecuali paket-paket pekerjaan yang ada di lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Tahun ini, ada 171 provinsi maupun kabupaten/kota yang akan melaksanakan proses pengadaan logistic guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1/2017, tahapan procurement mulai 17 Maret – 26 Mei 2018. Untuk Pemilu 2019, merujuk Peraturan KPU No 5/2018, tahapan procurement akan dilaksanakan pada 17 April 2018 – 16 April 2019. Dalam hal pemenuhan kebutuhan logistic Pilkada, streaming yalla shoot KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9/2017. Ketentuan ini menjadi acuan, guna mengetahui logistic apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilkada. Lalu, bagaimana dengan sistem procurement ? Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9/2017 menyebutkan, “pengadaan barang/jasa untuk keperluan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah”. Artinya, KPU tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan antara lain Perpres Nomor 35/2011, Perpres Nomor 70/2012, Perpres Nomor 172/2014 dan Perpres Nomor 4/2015. Kemudian, untuk melaksanakan mekanisme e-tendering, e-purchasing serta penggunaan e-catalog aturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala LKPP No 1/2015 tentang E-Tendering, serta Peraturan Kepala LKPP No 6/2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing. Proses procurement secara elektronik atau disebut e-procurement (e-proc) harus dipahami dengan baik, bila tidak taat azas akan menghadirkan resiko-resiko yang dapat menghambat proses itu sendiri, seperti resiko politik, resiko hukum, resiko ekonomi, resiko sosial budaya. Karena besarnya resiko, bagi penulis ini merupakan tahapan krusial, menjadi salah satu parameter, sukses penyelenggaraan Pemilu/Pilkada tidak terlepas dari suksesnya tahapan procurement itu sendiri. Azas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang selaras dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat menjadi pijakan bagi penyelenggaraan proses procurement maupun penyelenggaraaan Pemilu/Pilkada yang berintegritas. Agar proses penyediaan peralatan Pemilu menjadi tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien dapat tercapai. Maka, mekanisme e-procurement, e-tendering, e-purchasing, dan e-catalog mesti dilalui dengan prinsip-prinsip yang telah ada. Untuk menyelenggarakan e-proc, KPU harus menyiapkan catalog elektronik sektoral. Merujuk Peraturan Kepala LKPP No 6/2016, KPU dapat menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam katalog elektronik sektoral antara lain ; jenis, volume, spesifikasi teknis, waktu penggunaan, rencana anggaran, referensi harga atau HPS, informasi produksi (dalam dan atau luar negeri) serta syarat penyedia. Tujuannya, agar calon penyedia mengetahui, apa yang menjadi kebutuhan KPU selaku pengguna, apa prasyarat yang mesti dipenuhi oleh calon penyedia sehingga terjadi persaingan yang sehat. Seiring penghargaan yang diraih KPU sebagai lembaga dengan keterbukaan informasi public terbaik, harus dipastikan mekanisme procurement juga terselenggara secara sehat. Semua fase mesti dilewati secara benar, dimulai dari perencanaan dan alokasi anggaran, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan dan pemanfaatan barang/jasa. Menyusul Surat Edaran (SE) Sekjen KPU RI No 10/PP.10.2-SD/07/SJ/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, KPU sudah mesti menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP di laman LKPP-RI. Pada fase rencana umum pengadaan, ada hal-hal yang mesti diperhatikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). PA/KPA harus melaksanakan identifikasi kebutuhan, penganggaran dan pemaketan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah harus ditetapkan, begitu juga Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Kemudian, menetapkan kebijakan umum pengadaan, cara pelaksanaan dan yang paling penting adalah melakukan pengawasan. Pada fase pemilihan penyedia, yang menjadi domain PPK dan Pokja ULP, harus ditentukan metode pemilihan, persyaratan penyedia, potret penyedia. PPK sudah memastikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menentukan jenis kontrak. Tahap ini memiliki titik kritis, Karenanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan sebagai PPK harus handal menguasai mekanisme procurement serta memenuhi syarat. Pada tahapan ini pula, proses-proses seperti penetapan metode penilaian kualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penyusunan dokumen pengadaan akan dilalui, maka ULP mesti diisi oleh orang-orang capable dan kompeten, sehingga proses dapat berjalan baik. Pada fase perumusan rancangan kontrak, PPK bersama penyedia harus melakukan check and recheck draft kontrak, baik itu dari sisi redaksional maupun substansi kontrak, bahasa kontrak, angka-angka dalam kontrak dan huruf-huruf dalam kontrak. Memberi paraf pada semua lembar kontrak, sebagai bukti bahwa draft kontrak sudah dilakukan pengecekan dan siap untuk dilanjutkan ke tahap penandatanganan. Begitu juga pada fase penerimaan hasil pekerjaan, jangan sampai pemeriksaan fisik dilakukan hanya secara formalitas, PPHP hanya sekedar menandatangani BA serah terima tanpa melihat kondisi riil hasil pekerjaan, akibatnya pemanfaatan barang/jasa menjadi tidak optimal. Setiap fase procurement memiliki titik kritis, oleh karenanya jangan sampai pelaksanaan pengadaan logistic hanya didasari niat untuk menyelesaikan tahapan Pemilu/Pilkada yang sudah ditetapkan, akibatnya pemenuhan logistic yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan efisien menjadi tidak tercapai. Tidak sedikit, proses pengadaan di Indonesia yang tersandung masalah hukum. Hal itu disebabkan SDM yang ada tidak mampu menjawab persoalan titik kritis di setiap fase procurement. Bahkan, tindak pidana korupsi yang terjadi kerap disebabkan adanya proses pengadaan barang/jasa yang bermasalah, terjadinya fraud. Data yang dimiliki LKPP, ada 5.000 pengaduan perkara pengadaan/tahun. Begitu juga dengan Mahkamah Agung (MA), dari data yang dimiliki diperoleh informasi, pada 2012 terdapat 4 perkara TUN lelang, T2013 terdapat 9 perkara TUN lelang, dan Tahun 2014 terdapat 7 perkara TUN lelang. Belum lagi terkait perkara pengadaan wanprestasi dan PMH. Tidak ketinggalan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun memiliki data perkara pengadaan, 2013 terdapat 12 perkara pengadaan, 2014 terdapat 19 perkara pengadaan, dan pada 2015 terdapat 10 perkara pengadaan. Melihat database perkara pengadaan tersebut, revitalisasi pemanfaatan e-proc dalam pemenuhan logistic Pemilu/Pilkada menjadi suatu keniscayaan. Optimalisasi penggunaan sistem e-proc yang taat azas menghindari terjadinya benturan dengan persoalan hukum. Pada akhirnya, pemenuhan akan kebutuhan akan barang/jasa pun dapat terselenggara dengan baik. Di sisi lain, e-proc juga memiliki keuntungan. Tidak hanya penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana optimal dapat dikomunikasikan dengan pemasok, melalui sistem e-proc pula perusahaan-perusahaan pemasok dapat mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik langsung maupun tidak langsung. Akhirnya, guna mendukung agar sistem e-proc terselenggara dengan baik, proses procurement harus dikelola oleh SDM-SDM yang handal, kompeten, capable, memenuhi syarat serta berintegritas. Prinsip-prinsip pengadaan harus dijadikan koridor, azas-azas penyelenggaraan Pemilu menjadi trigger, agar tujuan sukses pengadaan dan sukses penyelenggaraan dapat benar-benar terwujud. Semoga

23-April-2018, Posted By Ruslan Ghani

Kepala Sisi Admnistrasi Pembangunan Setda Bangka, Henri tv online memaparkan Service Pengadaan Dengan Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Bangka sudah punyai 17 standar service. Diungkapkannya pertama standar kebijakan service, ke-2 standar organisasi service, ke-3 standar pengelolaan aset service, ke-4, standar pengelolaan peluang service, ke-5, standar pengelolaan persoalan masalah dan hasrat service. “Keenam, standar pengelolaan perubahan, ke-7, standari pengelolaan kapabilitas service, ke-8, standar pengelolaan Sumber Daya Manusia, ke-9, standar pengelolaan keamanan perangkat, ke-10 standar pengelolaan operasional keamanan service, ” jelas Henri, Rabu (24/1/18) . Dilanjutkannya, kesebelas standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, keduabelas, standar pengelolaan kelangsungan service, ketigabelas, standar pengelolaan cost service. “Keempatbelas, Standar pengelolaan pendukung service, kelimabelas, standar pengelolaan pertalian usaha service, keenambelas, standar pengelolaan kepatuhan dan ketujuhbelas, standar penilaian internal, ” tukasnya. " Hampir semua kita ada, namun yang diambil hari ini nomor duabelas, empat belas dan limabelas, dan meraih pernyataan, dan sebentar untuk standar nomor sembilan, sepuluh, sebelas enambelas dan tujuhbelas dijalankan on site assement, " paparnya. Kedepan juga dengan standar yang telah dipunyai Kabupaten Bangka, Hendri berharap, Standar LPSE 2014 yang terdiri dalam tujuhbelas standar supaya dapat sama-sama mendukung yalla shoot satu dengan yang beda, dengan yallashoot maksud untuk peningkatkan kapabilitas, menambahkan service dan peningkatkan keamanan informasi penyelenggaraa SPSE.

21-Maret-2018, Posted By ridwan malik

" Nyaris semuanya kita ada, tetapi yang di ambil hari ini nomor duabelas, empat belas serta limabelas, serta memperoleh pernyataan, serta sesaat untuk standard nama bayi nomor sembilan, sepuluh, sebelas enambelas serta tujuhbelas dikerjakan on site assement, " tuturnya.


Sebelumnya       Selanjutnya