Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo menyampaikan, pihaknya akan fokus terhadap pembenahan ekosistem pengadaan serta akselerasi e-katalog.
Hal itu disampaikan Kepala LKPP Agus Prabowo dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Kamis(6/8/2015). Agus menghadap Wapres bersama Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Robin A Suryo, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi Sarah Sadiqa serta Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Ikak Patriastomo.
Agus menyebutkan, pengadaan merupakan kunci dari penyerapan anggaran. Hal itu nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Agar proses pengadaan berjalan tanpa hambatan ekosistem pengadaan harus dibenahi.
Ia menyebutkan ada empat komponen ekosistem pengadaan yang harus diperbaiki yaitu komponen aturan, anggaran, organisasi dan audit.
“Harapannya aturan pengadaan dan auditnya disempurnakan karena ada kondisi orang takut eksekusi pengadaan karena takut disalahkan. Ini yang akan ditindaklanjuti presiden dan wapres,”jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah menghadapi situasi dimana pengelola pengadaan yang ketakutan dalam mengeksekusi pengadaan karena takut disalahkan dan waktunya terburu-buru. Sementara itu, proses audit pengadaan barang/jasa pemerintah masih terfokus kepada prosedur. "Prosedurnya dicek, padahal di negara maju yang diaudit itu kinerjanya. Ini yang sedang kami laporkan," kata Agus.
Selain itu, Agus menyampaikan bahwa LKPP mendapat arahan dari Wakil Presiden agar mengakselerasi pemanfaatan e-katalog. Ia menyampaikan saat saat ini sudah ada 40.000 barang yang bisa dibeli tanpa tender melalui e-katalog. "Transaksinya sudah 15 triliun. Ini sudah menyamai keseluruhan transaksi di tahun 2014," terangnya.
Agus juga meminta kepada pemerintah daerah dan penyedia barang/jasa untuk memanfaatkan e-katalog. "Daerah dipersilakan untuk mencoba e-katalog lokal, namun dibawah koordinasi LKPP. " katanya.
LKPP juga mengundang para penyedia untuk mendaftarkan produknya ke dalam sistem e-katalog LKPP. Agus menyebut ada empat karakter e-katalog yang harus dipenuhi ketika penyedia ingin memasukkan barangnya dalam katalog.
"Dibuka spesifikasinya, harganya, delivery-nya, mau dijual dimana, terakhir adalah term of payment-nya. Ini agak berbeda dengan swasta. Dibayar tapingutang dikit. Ini yang mengganjal mereka, padahal pasti dibayar, hanya saja lebih lama dibanding swasta. " pungkasnya. (fan)
